Network
NANDAI - Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan arifisial akhir-akhir ini berkembang pesat. Untuk memastikan AI tidak dipergunakan untuk menentukan kebijakan atau pengambil keputusan kemanusiaan, Menkominfo resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE).
Secara umum, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2023 itu memuat tiga kebijakan yaitu nilai etika, pelaksanaan nilai etika, dan tanggung jawab dalam pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi dalam siaran persnya mengatakan, SE tersebut ditujukan untuk pelaku usaha.
Baca Juga: Kocak! Pengguna Gabut Ini Tanyakan tentang Gemini AI ke Chatbot ChatGPT, Tak Disangka Dijawab Bijak
“Surat edaran ini kami tujukan kepada pelaku usaha aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial pada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup publik dan privat,” jelas Budi Arie Setiadi dalam Konferensi Pers Penerbitan SE AI di Press Room Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).
Terkait kebijakan nilai etika AI, SE Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023 itu menegaskan nilai inklusivitas, aksesibilitas, keamanan, kemanusiaan, kredibilitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan AI.
Terkait hal itu pula, PSE lingkup publik dan privat diharapkan dapat melaksanakan nilai etika melalui tiga pendekatan.
Baca Juga: Canggih, Ini Klaim Google tentang Gemini AI
“Pertama, penyelenggaraan AI sebagai pendukung aktivitas manusia khususnya untuk meningkatkan kreativitas pengguna dalam menyelesaikan permasalahan dan pekerjaan. Kedua, penyelenggaraan yang menjaga privasi dan data sehingga tidak ada individu yang dirugikan. Dan ketiga pengawasan pemanfatan untuk mencegah penyalahgunaan AI oleh pemerintah, penyelenggara dan pengguna,” jelasnya.
